by

Akhirnya PPDB 2020 Tidak Gunakan SKTM

Melalui Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB), Mendikbud Nadiem Makarim meyakinkan PPDB 2020 masih akan memakai sistem zonasi dengan sejumlah perubahan. Permendikbud Nomor 44 berhubungan PPDB 2020 tersebut sudah ditandatangani oleh Mendikbud Nadiem Makarim pada 10 Desember 2019.

Dalam Permendikbud tersebut, Mendikbud Nadiem Makarim masih bakal menjalankan kepandaian zonasi, namun ia menyadari bahwa tidak semua wilayah siap menjalankan kepandaian zonasi.

Pasang Iklan Gratis Hanya Di Sekolahkampus.id

Mendikbud Nadiem menegaskan, kuota zonasi terbagi menjadi empat jalur, yaitu:

  • minimum jalur zonasi 50 persen
  • jalur afirmasi (tidak mampu) 15 persen
  • jalur perpindahan 5 persen
  • jalur prestasi 30 persen

Terkait jalur tidak bisa (afirmasi) dengan kuota 15 persen, semenjak tahun lalu pemerintah sudah menghapuskan kriteria surat penjelasan tidak dapat ( SKTM) sebagai kriteria jalur afirmasi.

Banyak oknum orangtua memakai SKTM palsu atau SKTM bodong sampai-sampai SKTM di anggap tidak lagi menjadi tolok ukur tepat sebagai kriteria wajib untuk calon peserta jalur afirmasi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, berikut sejumlah ketentuan berhubungan juar afirmasi (tidak mampu) dalam PPDB 2020:

Syarat dan peraturan jalur afirmasi

1. Jalur afirmasi diperuntukkan untuk peserta didik berasal dari family ekonomi tidak mampu.

2. Peserta didik baru yang berasal dari family ekonomi tidak mampu diperlihatkan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan family tidak dapat dari pemerintah pusat atau pemerintah wilayah (Kartu Indonesia Pintar dan sejenisnya).

3. Peserta didik yang masuk melewati jalur afirmasi adalahpeserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar distrik zonasi sekolah bersangkutan.

4. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan family tidak dapat pemerintah pusat atau pemerintah mesti dilengkapi surat pengakuan orang tua/wali yang menyatakan mau diproses hukum bilamana terbukti memalsukan bukti keikutsertaan.

5. Dalam urusan terdapat sangkaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan family tidak dapat dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, pemerintah wilayah wajib mengerjakan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi cocok dengan peraturan perundang-undangan.

6. Dalam urusan daya tampung guna jalur afirmasi atau jalur eksodus tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilaksanakan menurut jarak lokasi tinggal terdekat ke sekolah.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed