by

Beberapa Kampus Akan Sanksi Mahasiswa yang Ikut Demonstrasi

Advokat AMAR Maraden Saddad menuliskan jumlah tersebut diketahui dari 72 aduan yang masuk ke pihaknya bareng aktivis pembela hak pendidikan sejak 29 September 2019. Aduan masuk via email, telepon, dan borang daring Google Form.

“Sebanyak 38 pengaduan berhubungan dengan pelanggaran 37 perguruan tinggi/kampus. Sementara 34 laporan berhubungan dengan pelanggaran dari 32 sekolah,” kata Maraden dalam penjelasan tertulis untuk CNNIndonesia.com, Senin (14/10).

Pasang Iklan Gratis Hanya Di Sekolahkampus.id

Dalam penjelasan itu, AMAR merinci 37 kampus yang diadukan, yakni Universitas Pelita Harapan, STMIK Triguna Medan, Binus Alam Sutera, Binus Bekasi, Binus Kebon Jeruk, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Bakrie, Universitas Gunadarma Depok, Universitas Gunadarma Jakpus, dan Universitas Gunadarma Bekasi.

Kemudian terdapat President University, Stikes Medistra, UIN Suska Riau, Universitas Tarumanegara, IISIP Jakarta, LSPR, Institus Kalbis, Institut Teknologi Indonesia, Universitas Wahid Hasyim, Universitas Telkom, Universitas Pamulang, UPI, Universitas Widya Mandira, Institut Teknologi Kalimantan, UMN, dan Universitas Dian Nuswantoro.

Lalu, terdapat Universitas Surabaya, UPN Jatim, Polban Bandung, Universitas Nusa Cendana, ITHB, ITS, UK Petra, Unika Soegijapranata, Universitas Kristen Krida Wacana, dan STAN.

Maraden menyinggung secara umum terdapat lima sanksi yang diadukan, yakni pemberian surat edaran larangan ikut aksi, intimidasi berupa ancaman drop out, sanksi akademis berupa drop out, hukuman fisik dari pihak sekolah, dan ancaman seksual dari penghuni lapas.

“Kami memandang bahwa perbuatan institusi pendidikan tidak selalu melanggar kemerdekaan berpendapat, melainkan juga hak atas pendidikan dalam urusan ada sanksi menyimpulkan mengeluarkan pelajar/mahasiswa, mengajak mengundurkan diri, dan juga melakukan skorsing,” ucapnya.

Sebab itu, AMAR meminta semua kampus atau sekolah yang menarik keluar seluruh sanksi untuk para pelajar ataupun mahasiswa peserta aksi #ReformasiDikorupsi.

Mereka pun meminta Ombudsman, KPAI, dan Komnas HAM untuk menegur instansi pendidikan yang menerbitkan sanksi tersebut.

“Kami juga mendesak Kemenristekdikti dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tidak mendorong pelarangan untuk mengucapkan pendapat, serta mengevaluasi kampus atau sekolah yang melakukan pelanggaran,” tuturnya.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed