Perhatikan proses pembuatan patung berikut!1) siapkan tanah liat atau gambut (tanah yang susah dilalui air).2) lalu jika sudah rapikan bentuk patung dengan jari tangan.3) tentukan tema patung yang akan dibuat.4) jika sudah jemur patung tersebut dibawah sinar matahari 5) siapkan air untuk membentuk tanah tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka urutan yang tepat dalam membuat patung dari plastisin adalah?

Berikut jawaban dari pertanyaan “perhatikan proses pembuatan patung berikut!1) siapkan tanah liat atau gambut (tanah yang susah dilalui air).2) lalu jika sudah rapikan bentuk patung dengan jari tangan.3) tentukan tema patung yang akan dibuat.4) jika sudah jemur patung tersebut dibawah sinar matahari 5) siapkan air untuk membentuk tanah tersebut. berdasarkan uraian diatas, maka urutan yang tepat dalam membuat patung dari plastisin adalah?”

Indonesia memiliki sumber keanekaragaman hayati (biodiversity) terlengkap di dunia. Diperkirakan, sekitar 100-150 genus dari tumbuhan monoecious dan dicious, dengan 25.000-30.000 spesies terdapat di Indonesia. Itu sebabnya, Indonesia disebut pula sebagai negara “mega biodiversity” atau “megadiversity”. Tata kelola yang bertentangan dengan prinsip-prinsip antikorupsi dapat mengarahkan terjadinya tindak pidana korupsi. Manakah di antara istilah-istilah berikut yang BUKAN merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

Berikut jawaban dari pertanyaan “indonesia memiliki sumber keanekaragaman hayati (biodiversity) terlengkap di dunia. diperkirakan, sekitar 100-150 genus dari tumbuhan monoecious dan dicious, dengan 25.000-30.000 spesies terdapat di indonesia. itu sebabnya, indonesia disebut pula sebagai negara “mega biodiversity” atau “megadiversity”. tata kelola yang bertentangan dengan prinsip-prinsip antikorupsi dapat mengarahkan terjadinya tindak pidana korupsi. manakah di antara istilah-istilah berikut yang bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dijelaskan dalam uu no. 31/1999 jo uu no. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi?”