by

Ketentuan Dana BOS Untuk Guru Honorer

 

Ketentuan Dana BOS Untuk Guru Honorer – Menteri Pembelajaran serta Kebudayaan( Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim didampingi Menteri Keuangan( Menkeu) Sri Mulyani serta Menteri Dalam Negara( Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan, dana Dorongan Operasional Sekolah( BOS) bisa digunakan meningkatan kesejahteraan guru honorer.” Pemakaian BOS saat ini lebih fleksibel buat kebutuhan sekolah.

Lewat kerja sama dengan Kemenkeu serta Kemendagri, kebijakan ini diperuntukan bagaikan langkah awal buat meningkatan kesejahteraan guru- guru honorer serta pula buat tenaga kependidikan,” ucap Mendikbud Nadiem. Di Kantor Departemen Keuangan, Jakarta, Senin( 10/ 2/ 2020), Mendikbud setelah itu menegaskan,” Porsinya sampai 50 persen.”

Ketentuan dana BOS buat guru honorer

“ Ini ialah langkah awal buat membetulkan kesejahteraan guru- guru honorer yang sudah berdedikasi sepanjang ini,” ucap Nadiem. Pembayaran honor guru honorer dengan memakai dana BOS bisa dicoba dengan sebagian persyaratan, ialah:

  • Guru bersangkutan telah mempunyai No Unik Pendidik serta Tenaga Kependidikan( NUPTK)
  • Belum mempunyai sertifikasi pendidik
  • Telah tercatat di Informasi Pokok Pembelajaran( Dapodik) saat sebelum 31 Desember 2019

Lebih jauh, Nadiem mengantarkan, batasan 50 persen tersebut tidak absolut dialokasikan seluruhnya buat guru honorer memandang keadaan nyata terdapat sekolah dengan sedikit tenaga honorer. Untuk sekolah dengan keadaan jumlah guru PNS telah memadai, pemakaian otonomi dana BOS seluruhnya terletak di tangan kepala sekolah.

Ketentuan transparansi serta akuntabilitas

Dalam kebijakan ketiga Merdeka Belajar ini, Kemendikbud berfokus pada tingkatkan fleksibilitas serta otonomi kepala sekolah buat memakai dana BOS cocok dengan kebutuhan sekolah yang berbeda- beda. Tetapi, perihal ini diiringi dengan pengetatan pelaporan pemakaian dana BOS supaya jadi lebih transparan serta akuntabel.“ Sebab kita telah membagikan otonomi serta fleksibilitas kepada sekolah serta kepala sekolah, hingga kita pula membutuhkan transparansi serta akuntabilitas pemakaian dana BOS,” tutur Mendikbud.

“ Dengan begitu, Kemendikbud dapat melaksanakan audit secara optimal dalam upaya revisi kebijakan pendanaan sekolah,” tambahnya. Di antara lain, penyaluran dana BOS sesi ketiga cuma bisa dicoba bila sekolah telah memberi tahu pemakaian dana BOS buat sesi satu serta sesi 2.

Urus BOS

Sekolah pula harus memublikasikan penerimaan serta pemakaian dana BOS di papan data sekolah ataupun tempat lain yang gampang diakses warga. Dana BOS ialah pendanaan bayaran operasional untuk sekolah yang bersumber dari dana alokasi spesial( DAK) nonfisik.

Dalam kebijakan baru, percepatan proses penyaluran dana BOS dicoba dengan lewat transfer dana langsung dari Departemen Keuangan( Kemenkeu) ke rekening sekolah. Tadinya, penyaluran wajib lewat Rekening Kas Universal Wilayah( RKUD) Provinsi. Tahapan penyaluran dilaksanakan sebanyak 3 kali tiap tahunnya dari tadinya 4 kali per tahun.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed