by

Latih Siswa SMK Lebih Profesional dan Produktif dengan Sekolah Merangkap Pabrik

Ya sekolah ya juga pabrik. Itulah sosok sekolah menengah kejuruan (SMK) ideal yang di-setting oleh Mendikbud Muhadjir Effendy. Sistem pengajarannya pun lebih berorientasi pada proses produksi layaknya industri. Istilahnya teaching factory.

Lewat sistem pembelajaran teaching factory siswa dilatih melakukan proses produksi. Produk yang dihasilkan tidak lagi sekadar hasil praktik. Akan tetapi menjadi produk yang dapat dipasarkan secara umum. Produk tersebut tentunya sudah memenuhi standar industri. Apalagi selama ini diyakini banyak karya siswa SMK layak paten dan bisa diproduksi massal.

Dengan menjadi BLUD, sekolah dapat melayani jual-beli produk hasil karya siswa kepada publik. Hasil jual-beli yang mereka dapatkan itu tidak perlu disetor ke kas negara, akan tetapi dikelola sendiri oleh pihak sekolah.

Dengan diberikan kebebasan sepertti ini, diharapkan siswa bisa berkarya secara maksimal dan siap menghadapi dunia kerja setelah lulus dari SMK. Mereka akan lebih dinamis dan kompeten untuk menerima bentuk-bentuk pekerjaan nantinya.

Guna menopang program di atas, Kemedikbud pada 2018 menggelontorkan bantuan Revitalisasi SMK cukup besar. Nilainya Rp7,5 miliar bagi enam SMK percontohan: SMK Negeri 6 (Pariwisata), Semarang, Jawa Tengah, SMK Negeri 1 (Pertanian), Bawen Jawa Tengah, SMK Mundu (Kemaritiman) Jawa Barat, SMK Kalasan (Industri Kreatif) Yogyakarta, SMK Muhammadiyah (Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial) Metro Lampung, dan SMK Negeri 5 (Teknologi dan Rekayasa) Surabaya. Peruntukannya buat penyediaan bangunan laboratorium, ruang praktik, dan penyediaan peralatan praktik.

Latih Siswa SMK Lebih Profesional dan Produktif dengan Sekolah Merangkap Pabrik
Latih Siswa SMK Lebih Profesional dan Produktif dengan Sekolah Merangkap Pabrik

Makanya ngga perlu kaget apabila ke depan ada SMK yang bergelimpang uang. Persoalannya, bagaimana cara tata kelola keuangan sekolah yang bersumber dari hasil usaha? Lantaran Semua pendapatan lembaga pemerintah harus disetor ke negara. Tak terkecuali sekolah. Acuannya UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

BACA JUGA  Wisudawan ITHB Tahun 2019

Untuk menyelaraskan hal itu, SMK-SMK yang dinilai layak mesti memproses status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Bentuk BLUD dinilai cocok bagi SMK yang mengembangkan teaching factory. Dengan berstatus BLUD SMK lebih fleksibel mengelola keuangan. Ia juga akan leluasa mendapatkan bantuan dana dari pihak industri tanpa melanggar aturan.

Perubahan SMK menjadi BLUD bisa ditetapkan oleh gubernur, merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD. Dalam hal ini, Provinsi Jawa Timur (Jatim) tampak lebih trengginas. Pada 2017 sebanyak 20 SMK di Jatim dijadikan sebagai SMK BLUD percontohan. Omzetnya pun kini sudah lumayan. SMKN 1 Panji Situbondo misalnya. SMK yang mengelola bisnis perhotelan ini sudah beromzet Rp 1 miliar per tahun.

Bagaimana dengan Jawa Tengah, Jawa Barat, dan provinsi lainnya? Mudah-mudahan tidak terlalu jauh ketinggalan. Lantaran potensinya cukup besar juga. Salah satuya SMKN 11 Kota Bandung, sudah cakap memproduksi beberapa produk unggulan, seperti mesin absen (smart absen), buku tamu digital (iGuest), Smart Switch, Starter Kit Microcontroller & Internet Of Things, dan Gas & Smokker Detector. Pasarnya pun sudah berkembang hingga ke luar kota Bandung.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed