by

Penjelasan Nadiem Mengenai Penghapusan UN

 

Dalam rapat kerja Komisi X DPR di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Makarim berjuang meluruskan sekian banyak pertanyaan dari anggota Komisi X bersangkutan kebijakan penghapusan Ujian Nasional (UN).

Pasang Iklan Gratis Hanya Di Sekolahkampus.id

Bahkan dari sebanyak pemberitaan, Nadiem seakan menyinggung dirinya mewacanakan penghapusan UN. Karenanya, Nadiem menegaskan bahwa sebetulnya UN tidak dihapus, namun formatnya diganti.

Dikutip dari berita sebelumnya, Mendikbud berjuang menjelaskan untuk anggota Komisi X DPR RI berhubungan hal ini.

‘Diganti’ bukan ‘dihapus’

“Agar tidak ada salah mispersepsi, UN tersebut tidak dihapus. Mohon maaf, kata dihapus itu hanya headline di media supaya diklik, karena tersebut yang sangat laku,” kata Nadiem.

“Jadinya, UN itu diganti jadi asesmen kompetensi,” ujarnya. Nadiem menegaskan, bahwa bahasa yang tepat bukanlah menghapus UN, tetapi mengubah sistem UN. Berdasarkan keterangan dari Nadiem, yang dihapus itu ialah format per mata pelajaran mengikuti kelengkapan silabus daripada kurikulum.

“Itu aja yang dihapus, diganti namun dengan asesmen kompetensi minimum, nyaris serupa seperti PISA, yakni literasi, numerasi, plus terdapat satu survei karakter,” imbuh Nadiem. Terkait asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, Nadiem pun telah menyatakan dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR.

UN meniadakan kemandirian sekolah

Nadiem menilai ujian ialah yang menilai kelulusan. “Di akhir jenjang, ini terjadi di ruang belajar 6 SD, 3 SMP sama di ruang belajar 3 SMA.

Ini ialah ujian yang menilai kelulusan, cocok UU Sisdiknas, penilaian murid itu dilaksanakan oleh guru dan penentuan kelulusan ditentukan oleh sekolah,” cerah Nadiem. “Nah kenyataannya, sebab ada konsep ini ujian sekolah berstandar nasional realita yang terjadi ialah para dinas-dinas mengoleksi soal-soal dari UN dan tersebut didistribusikan untuk setiap sekolah,” tambah Nadiem.

Bagi Mendikbud, sebab ada sistem itu maka sekolah sebetulnya tidak dapat melaksanakan haknya untuk mengerjakan penilaiannya secara independen dan mandiri. Berbagai pertanyaan dari anggota Komisi X DPR hadir sebagai respon terhadap Nadiem Makarim yang sehari sebelumnya, Rabu (11/12/2019) di Jakarta mengenalkan Empat Pokok Kebijakan Pendidikan ” Merdeka Belajar”.

Adapun empat pokok kepandaian pendidikan dalam Program “Merdeka Belajar” ini mencakup Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed